Priyo Tuding Mahfud-Busyro cari Popularitas untuk 2014

Akhir-akhir ini Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud, MD dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menjadi buah bibir karena mengkritik tajam DPR. Mahfud mencoba membongkar praktek jual beli pasal, sedangkan Busyro mengkritisi gaya hidup mewah anggota DPR. Melihat itu, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI menengarai mereka berdua sedang mencari popularitas untuk pemilu 2014. Apalagi keduanya juga berpotensi untuk berpasangan. Bila kita masih ingat, Mahfud dulunya adalah politisi PKB yang punya basis pendukung cukup banyak di Jawa Timur.


Priyo tidak yakin apa yang dilakukan mereka berdua karena benar-benar peduli dengan permasalahan yang terjadi, apalagi itu sekedar tuduhan/ tudingan tanpa dasar. Menurut Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini, harusnya sesama pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara bisa saling menghormati dan bekerja sama. Bagaimana dengan tanggapan kaum muda terkait hal ini? Setuju dengan apa yang dikatakan bang PBS atau mendukung Mahfud dan Busyro? Silakan, bebas berpendapat...

Martin Hutabarat: Ical jadi Cawapres Prabowo Saja!

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat, mengusulkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) saja, mendampingi Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Menurutnya, perpaduan ini akan menjadi kekuatan besar yang tak terkalahkan dibanding bila bang Ical maju sebagai capres.


Menurut Martin, berkaca dari pengalaman duet SBY-JK, Prabowo-Ical dapat mengulang fenomena dwi tunggal tersebut. Namun, bila maju sebagai capres, Ical memiliki kendala psikologis, dimana stigma presiden harus orang Jawa masih kuat. Contoh aktualnya sebagaimana diungkapkan anggota komisi II DPR RI ini adalah JK. Sosok hebat dan luar biasa ini tidak bisa berbuat apa-apa melawan para politisi Jawa saat maju sebagai capres dan hanya meraih 12% saja. Bagaimana dengan pendapat para kaum muda sekalian?

Golkar Bikin Perusahaan Untuk Biayai Operasional

Partai Golkar berencana membangun perusahaan bersama untuk membiayai partai. Perusahaan itu bergerak di bidang jasa perhotelan di Bali dan Jakarta. Gagasan ini diinisiasi DPD Partai Golkar Bali. Di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta , hal itu sudah disampaikan, dan disambut positif seluruh pengurus DPD tingkat I Partai Golkar se-Indonesia. Disadari, pembiayaan partai itu berat. Agar partai berjalan baik dalam menjalankan program kerakyatannya, maka perlu dana. Sejauh ini, dana yang didapat dari kontribusi kader yang duduk di legislatif dan eksekutif. Dan, itu tak cukup signifikan pungkas Ketua DPD Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, usai menemui delegasi Partai Komunis Cina, Minggu 30 Oktober 2011.

Pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan adalah solusi. Seluruh DPD Partai Golkar sudah sepakat menyertakan modal Rp. 500 juta untuk mendukung gagasan tersebut sehingga terkumpul 17 miliar. Rencananya uang itu akan dibelikan lahan dan memulai pembangunan. Ke depan, kata Sudikerta, seluruh jajaran DPD seluruh Indonesia akan membicarakan secara khusus untuk membahas perusahaan bersama ini. "Karena ini milik seluruh jajaran DPD se-Indonesia, maka harus ada pembicaraan khusus dan serius terkait hal itu. Semua sudah komitmen, dan itu dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama," ujarnya.

Partai Golkar sendiri sedang memikirkan siapa SDM tepat dari kader Golkar yang akan mengurus manajerial perusahaan itu nantinya. "Kita masih mencari siapa yang akan me-manage perusahaan ini. Tapi tentunya dari kader Golkar," tutup Sudikerta. Ada kaum muda Golkar yang merasa kompeten? Atau kita hanya bisa jadi penonton?

Bang Fadel Dicopot dari Posisi Menteri

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Fadel Muhammad, mengaku kaget begitu mengetahui bahwa ia tidak lagi masuk dalam jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijabat mantan Gubernur Gorontalo tersebut beralih ke kader Golkar lain yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Tjitjip Soetardjo. Padahal, hingga detik terakhir, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi telah memastikan dirinya masih tetap akan bertugas dalam KIB II.

Kini, bang Fadel mengaku sudah menerima dengan lapang dada keputusan tersebut. Namun demikian, Fadel tetap merasa tidak punya kesalahan apa pun selama menjalani jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan selama dua tahun terakhir. Seperti diketahui, bang Fadel adalah salah satu menteri yang dikeluarkan dari KIB II. Selain Fadel, menteri yang keluar adalah Suharso Manoarfa yang mundur dari jabatan Menteri Perumahan Rakyat, Suharna Surapranata dari jabatan Menristek, Patrialias Akbar dari MenkumHAM, Freddy Numberi dari Menhub, Darwin Zahedy Saleh dari Menteri ESDM, Mustafa Abubakar dari Menteri BUMN, dan Sutanto dari jabatan Kepala BIN.