Saat pembentukan DPR Gotong Royong sebagai penyempurnaan DPR hasil Pemilu 1955, PKI mendapat perwakilan bersifat over represented (sangat representatif). Mereka masuk dalam wakil-wakil golongan, seperti buruh, tani, nelayan dan pemuda.
Sementara itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, sekarang TNI) pun mulai diwakili dalam DPRS dan MPRS. Maka, dimulailah peran sosial politik ABRI dengan dwifungsinya secara nyata.
Dalam perkembangannya, PKI menuntut agar semua lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di-nasakom-kan membuat golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada partai politik ini, dengan dukungan TNI, berjuang untuk memformalkan kehadirannya dalam masyarakat. Akhirnya setelah melalui perjuangan yang ulet dikeluarkanlah aturan presiden Nomor 12 Tahun 1959 yang mengangkat 200 orang wakil-wakil Golongan Karya (GOLKAR) di MPRS. Kemudian, dengan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 maka diakuilah wakil-wakil GOLKAR di Front Nasional.
Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber GOLKAR, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.
Sementara itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, sekarang TNI) pun mulai diwakili dalam DPRS dan MPRS. Maka, dimulailah peran sosial politik ABRI dengan dwifungsinya secara nyata.
Dalam perkembangannya, PKI menuntut agar semua lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di-nasakom-kan membuat golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada partai politik ini, dengan dukungan TNI, berjuang untuk memformalkan kehadirannya dalam masyarakat. Akhirnya setelah melalui perjuangan yang ulet dikeluarkanlah aturan presiden Nomor 12 Tahun 1959 yang mengangkat 200 orang wakil-wakil Golongan Karya (GOLKAR) di MPRS. Kemudian, dengan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 maka diakuilah wakil-wakil GOLKAR di Front Nasional.
Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber GOLKAR, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.
No comments:
Post a Comment